ANALISIS YURIDIS SK MA NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dirilisnya SK MA
Nomor 73/KMA/HK.01/IX2015 oleh Mahkmah Agung telah
melahirkan beberapa polemik bagi dunia advokat itu sendiri ini,
namun sebenarnya Mahkamah Agung hanya hendak menyelesaikan
polemik yang terjadi pasca pecahnya peradi yang kemudian
menimbulkan kericuhan di masing-masing organisasi advokat,
sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung memposisikan diri sebagai
vi
pemberi nasehat dan pertimbangan hukum serta mengisi kekosongan
hukum sampai Undang-Undang Advokat yang baru terbentuk.
Sehingga dalam hasil penelitian ini meskipun dalam
pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU�XVI/2018 tetap menegaskan bahwa PERADI merupakan satu�satunya wadah profesi advokat yang memiliki 8 kewangan
pembinaan dan pengawasan terhadap Advokat, tetapi dalam
pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tetap memperbolahkan
organisasi advokat selain dari peradi melalukan pengusulan sumpah
advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat
yang pada saat ini secara de facto ada dengan catatan tidak serta�merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat
menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam
UU Advokat