ANALISIS KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERKAIT PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN BUMI PERKEMAHAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) ABDUL LATIEF DI KECAMATAN SINJAI BORONG

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Kebijakan dalam
pemberian izin pembangunan Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Abdul Latief
yaitu berada pada kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, seperti yang
termaktub dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengatur
tentang penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian
Alam (KPA). Setiap rencana pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam
seperti pembangunan bumi perkemahan di kawasan TAHURA Abdul Latief dalam
hal ini DLHK Kab. Sinjai hanya bertugas mengusulkan kepada KLHK RI untuk
meminta persetujuan pembangunan melalui proses kelengkapan dokumen yang
didalamnya terdapat kajian pembangunan. Kedua, dalam pengajuan usulan
pembangunan maupun proses dan pengelolaan Bumi Perkemahan TAHURA Abdul
Latief, tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi. Selain isu penolakan yang telah
ditangani dengan baik, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta
melibatkan masyarakat disetiap proses pembangunan Bumi Perkemahan TAHURA
Abdul Latief