IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI (PERDA NO 18 TAHUN 2013)

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Implementasi
dari Peraturang Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk
masyarakat miskin tidak berjalan dengan maksimal. Dengan
adanya Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan
hukum yang kemudian menjadi acuan dibentuknya Peraturan
Daerah No 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk
masyrakat miskin di Kabupaten Sinjai bukanlah suatu problem
vi
karena kebijakan yang telah di buat memang telah
diperuntuhkan untuk masyarakat agar mendapatkan akses
keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
dasar 1945.
Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan
kehidupan yang layak dan jaminan hukum yang memadai.
Jaminan tentang perlindungan hukum masih belum menjadi
prioritas pemerintah dalam bentuk Implementasinnya karena
masih banyak dari masyarakat miskin yang belum bisa
mengaksesnya. Adannya beberapa faktor yang kemudian
mempengaruhi tentu menjadi sebuah bentuk evaluasi terhadap
pemangku kebijakan agar bisa menjalangkannya dengan lebih
maksimal.