IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DI PENGADILAN NEGERI SINJAI

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi
Hukuman bagi pelaku tindak pidana human trafficking di
Kabupaten Sinjai sudah terlaksana dengan baik dimana hakim
yang memberi putusan ini berpatokan dengan Undang-Undang
dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan
dengan bijak dan memberi putusan yang seadil adilnya, dengan
adanya undang-undang ini tidak bisa dikatakan bahwa kasus
Human Trafficking secara umum dapat menurun karena kasus
seperti ini hampir semua terjadi didaerah-daerah lain khususnya
di Kabupaten Sinjai, tetapi harapan pasti menginginkan dengan
adanya UU No. 21 Tahun 2007 kasus human trafficking dapat
berkurang dan pemerintah pun menerbitkan UUPPO tentu
harapannya supaya bisa menekan atau menghilangkan tindak
pidana human trafficking tersebut dan semoga ada efek jera
v
pada pelaku sehingga tidak ingin mengulangi kesalahannya
kembali ketika sudah bebas dari tahanan terlebih kepada
kabupaten sinjai semoga kasus ini menjadi kasus pertama dan
terakhir karna tentunya. Hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap perkara nomor 63/Pid.sus/2020/PN/SNJ
berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non
yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya
dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa Yopi
Gunawan dan keterangan saksi-saksi. Dalam dakwaan tersebut
dakwaanya subsidair karena terdakwa selain dijatuhkan pidana
penjara juga ditambah dengan denda. Jadi disini sudah
diketahui bahwa UU sudah menjelaskan dan hakim berpatokan
kepada pasal yang didakwakan oleh terdakwa, jadi hakim
dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara itu susuai
dengan kadar kesalahan terdakwa tugas hakim pun ini dalam
membuat putusan itu tidak keluar dari apa yang sudah
digariskan oleh Undang-Undang. Adapun pertimbangan yang
bersifat non yuridis yaitu dengan memperhatikan keadaan yang
memberatkan dan meringkankan terdakwa