KONTESTASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 (ANALISIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses calon
kepala desa dalam meraih suara terbanyak membuat terjadinya
kontestasi politik yang diwarnai dengan proses Pemilihan
Kepala Desa Tellulimpoe yaitu adanya beberapa pelanggaran
atau penyimpangan yang kurang disadari terutama oleh
masyarakat tersebut diantaranya yaitu politik uang yang sudah
menjadi budaya masyarakat desa tersebut. (2) Dalam perspektif
fiqh siyasah proses pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah termasuk ke
dalam unsur-unsur suap (Risywah) yaitu: (a) Pemberi suap (b)
Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Desa
Tellulimpoe, para calon Kepala Desa termasuk ke dalam
“Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap”
dan uang atau barang yang diberikan calon Kepala Desa kepada
calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”. Sedangkan dalam
perspektif Hukum tata negara Proses Pemilihan Kepala Desa
Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur
tindak pidana yaitu: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh
aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar
hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum
yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur
“Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon
Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke
dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan
melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang
mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2