TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG/EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI SINJAI(ANALISIS SURAT PUTUSAN NOMOR: 63/PID.SUS/2020/PN.Snj)

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni; Pertama, penerapan sanksi pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, akan tetapi apabila ditinjau berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah jelas adalah delik formil yang tidak menekankan akibatnya, sedangkan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kasus ini mengakibatkan orang tereksploitasi maka seharusnya dikenakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Snj adalah sebelum memutus perkara pidana perdagangan orang, hakim melakukan beberapa pertimbangan seperti melihat bagaimana sikap terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum ,pembuktian penuntut umum terhadap dakwaannya ,keterangan saksi ,keterangan terdakwa, saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan (a de charge) melalui kuasa hukum atau penasehat hukumnya di persidangan ,bukti surat visum korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara, barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan.