PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penegakan hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa kasus pelanggaran di kabupaten sinjai yang dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 2 kasus pelanggaran dan dalam penegakan hukumnya dilakukan proses sanksi administrasi. Selain administrasi dalam penegakan hukum terdapat tiga instrumen yaitu penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Kemudian pada Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya ialah adanya faktor dari sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan yang terakhir faktor tidak adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.