PENERAPAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK VIA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN SINJAI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 13/Pid.sus/2021/Pn Snj)

Hasil dari penelitian menunjukkan, Pertama,
Implementasi UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran
nama baik diterapkan dengan cara jika terjadi pencemaran
nama baik via media sosial di Kabupaten Sinjai maka pihak
yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya terlebih
dahulu harus membuat laporan kepada aparat penegak hukum
yang dalam hal ini kepolisian untuk dapat diproses. Setelah
vi
mendapat laporan maka dilakukan langkah hukum selanjutnya
yaitu penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (5) UU No. 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tetap
memperhatikan ketentuan dalam KUHP Pasal 310 dan 311
serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap perkara nomor 13/Pid.sus/2021/PN Snj, didasarkan
kepada pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan
yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis
diantaranya: (a) dakwaan tunggal jaksa penuntut umum; (b)
keterangan terdakwa Ancha Mayor; (c) keterangan saksi-saksi;
(d) barang bukti berupa handphone android OPPO F1, akun
facebook bernama ancha mayor dan dua lembar screenshot
postingan akun facebook Ancha Mayor; dan (e) Peraturan
perundang-undangan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang�undangan lain yang bersangkutan. Adapun pertimbangan yang
bersifat non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan
meringkankan terdakwa