ANALISIS HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SINJAI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap
oknum aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan
narkotika pada putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN.Snj
sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua)
dakwaan, yaitu: Primair yakni Pasal 114 ayat (1) Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual,
membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika
Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin
dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan
ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
Adapun dakwaan subsidiair tidak lagi dibuktikan karena
semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
vi
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
Dakwaan Primair, oleh karena itu Dakwaan Subsidair tidak
akan dibuktikan lagi. Pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap oknum aparat kepolisian yang
melakukan penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor
71/Pid.Sus/2018/PN.Snj menjatuhkan pemidanaan
berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat
bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat
bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut
mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana mengedarkan,
menjual, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I,
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya.