KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SINJAI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan
hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu
sebagai petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana
pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam
pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan
juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan,
(2) Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap
tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai
yaitu pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di
Tempat Kejadian Perkara sebab faktor keamanan, sulit
v
dijangkau karena medan yang terjal, dan pelaksanaan
rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi waktu dan
kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya, dan (3) Upaya
penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Sinjai yaitu menyiapkan personil yang memadai
apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP,
melakukan rekonstruksi di tempat alternatif yang tempatnya
harus didesain sama dengan TKP sesungguhnya apabila
pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, serta
menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pihak yang turut
serta terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama dengan
peristiwa terjadi.