TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN MELALUI PROGRAM SAMSAT KELILING DI KABUPATEN SINJAI

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Tinjauan hukum terhadap efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut sudah diterapkan di kantor samsat sinjai dan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tentukan, hukum yang berjalan dalam pemungutan pajak kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika hal itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat. Kedua, Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak di kantor samsat dan di mobil samsat keliling yaitu :beberapa wajib pajak belum taat dalam membayar pajak kendaraan, pengambat terjadi jika pelayanan tersebut tidak menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, wajib pajak yang mengalami penunggakan. Sedangkan kendala dari faktor internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak di mobil samsat keliling yaitu: tidak adanya komunikasi yang baik, wajib pajak kurang paham untuk membayar pajak, adanya system calo/orang dalam. Ketiga, Efektifitas pelayanan pemungutan pajak kendaraan melalui program samsat keliling di Kabupaten Sinjai telah efektif di tandai dengan wajib pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan/ditargetkan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hadirnya mobil samsat keliling di kantor samsat sendiri merupakan solusi yang terbaik yang di luncurkan dari pusat, untuk mengurangi penunggakan yang terjadi.