TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA DI DESA PASSIMARANNU KABUPATEN SINJAI (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.Mks)

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah Aparat Hukum, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut. Adapun pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verivikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terpidana kasus korupsi tersebut jelas melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski begitu, putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi makassar belum bisa diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga mengajukan Kasasi sampai di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung merasa ada yang keliru dengan putusan sebelumnya. Sehingga mengabulkan permohonan Kasasi pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang kemudian mengambil alih dan memutuskan kasus perkara di Tingkat Mahkamah Agung. Setelah itu tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menggantinya kecuali jika ditemukan bukti baru mengenai kasus tersebut dan dapat dilakukan dengan peninjauan kembali (PK).