IMPLEMENTASI UU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DI LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Bantuan hukum cuma-cuma di LBH Bhakti Keadilan Sinjai telah dilaksanakan berlandaskan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Prosedur dalam mendapatkan bantuan hukum pun telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana hal ini dapat dilihat dari prosedur yang disampaikan dari pihak LBH Bhakti Keadilan Sinjai dimana dalam syarat administrasi, calon penerima bantuan hukum tersebut diharapkan dapat melengkapi kelengkapan berkas, mulai dari surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana persyarakat administrasi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapun yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami persyaratan wajib yang harus dimiliki untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma tersebut, salah satu diantaranya yaitu dengan menyertakan Surat Keterangan tidak Mampu yang menjadi bukti bahwa masyarakat tersebut memang tergolong dalam masyarakat bawah yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma. Karena pemberian bantuan hukum cuma-cuma itu sendiri memang tidak bersifat merata, karena hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.