TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGAL STANDING MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA (Studi Kasus Kabupaten Sinjai)

Hasil penelitian menjelaskan, pertama, pemerintah mengidentifikasi masyarakat hukum adat dengan melakukan pembentukan panitia masyarakat adat. Panitia masyrakat adat melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat. Kedua, Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 ini efektif dalam melindungi eksistensi masyarakat adat yang ada disinjai dikarenakan dalam Perda tersebut memberikan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan sosial, partisipasi, transparansi, kesetaraan dan non-diskriminasi.