ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN DI KABUPATEN SINJAI (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2024/Pn Snj)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal
435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 202, dengan
menggunakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan unsur-unsur delik dan asas
asas hukum pidana, seperti asas legalitas, culpabilitas (kesalahan), proporsional, dan
asas ultimatum remedium. Namun, jaksa penuntut umum dan hakim dalam kasus ini
juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan peredaran Sediaan farmasi dan
diperlukan adanya penyuluhan hukum, terutama daerah terpencil. Oleh karena itu,
meskipun hukuman telah dijatuhkan, reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan
pendekatan preventif diperlukan untuk menghentikan pengedaran sediaan farmasi
tanpa izin.