TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PETUGAS PT POS DALAM MELAKUKAN PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK MELALUI SURAT TERCATAT (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI SINJAI)

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mekanisme panggilan dan
pemberitahuan melalui surat tercatat apabila pemanggilan langsung tidak
memungkinkan, misalnya ketika pihak yang dipanggil berada di luar wilayah
hukum pengadilan. Mekanisme ini dimulai dengan penetapan hakim, dilanjutkan
oleh jurusita dan panitera yang menyusun surat resmi berisi identitas para pihak,
nomor perkara, dan jadwal sidang. Surat kemudian dikirim melalui PT POS
menggunakan layanan tercatat untuk memastikan bukti pengiriman dan tanda
terima yang sah secara hukum. Kedua, tinjauan yuridis terhadap kewenangan pt
pos secara hukum, PT POS tidak memiliki kewenangan peradilan atau otoritas
hukum dalam proses pemanggilan. Namun, PT POS berperan sebagai pihak ketiga
yang sah secara administratif dalam pengiriman surat panggilan. Ketiga,
Pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat kerap menghadapi kendala,
seperti alamat tidak lengkap atau tidak akurat, keterlambatan pengiriman
(terutama di wilayah terpencil), serta tidak adanya tanda terima dari pihak yang
dipanggil.