PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN MANGROVE PESISIR DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI (Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Hutan Lindung)

Temuan studi menunjukkan bahwa, pertama, kawasan hutan lindung adalah
kawasan hutan yang fungsi utamanya adalah melindungi mata pencaharian, mengatur
wisata air, mencegah banjir, menahan erosi, mengurangi intrusi air asin, serta
menjaga kualitas air dan kesuburan tanah. Kedua, perlindungan mangrove harus
dijaga untuk mencegah kerusakan dan memastikan hasil pertanian yang baik, karena
perlindungan ini penting bagi vegetasi hutan yang sehat. Namun, dalam praktiknya,
perlindungan ini masih kurang di kawasan hutan yang baru terbentuk, terutama pada
tahap awal pengembangan. Ketiga, masyarakat Desa Tongke-tongke sedang
berupaya keras untuk mengembangkan mangrove secara mandiri, menciptakan
ekosistem mangrove yang potensial dan dengan demikian menjadi subjek penelitian.
Dalam kondisi ini, masyarakat Sinjai, khususnya penduduk pesisir, semakin
menyadari dan memahami pentingnya ekosistem mangrove di wilayah pesisir.
Keempat, penting untuk memahami kebijakan masing-masing pihak yang disepakati
agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan pembagian tanggung jawab antar
pihak. Kelima, perlindungan dan keamanan hutan bukan hanya kewajiban dan tugas
negara, tetapi juga kewajiban dan tugas seluruh anggota masyarakat.