TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU–VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang
menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya. Sementara jika dilihat dari kesesuaiannya dengan
aturan hukum yang ada, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
dinilai kurang sesuai dengan aturan hukum islam yang tidak
menasabkan anak diluar nikah (anak zina) kepada ayahnya.
Penggunaan kata „diluar nikah‟ dalam putusan MK
mengandung makna yang luas sehingga mencakup semua anak
diluar nikah termasuk anak hasil perzinahan atau kumpul kebo
yang dalam islam sama sekali tidak boleh dinasabkan kepada
ayahnya berbeda dengan anak hasil nikah siri yang sah secara
agama.