KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRI & HAK WARIS ANAK DALAM HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pernikahan
siri dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam serta mengetahui hak waris
anak dalam hukum Positif dan hukum Islam pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan penelitian Library Research, maka dari itu penulis
mendapati bahwasanya kedudukan hukum pernikahan siri dalam perspektif hukum
Islam yang berlaku di Indonesia merujuk pada Kompilasi Hukum Islam terhadap
syarat sah nya sebuah pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang dengan jelas mengatakan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan, bahwa
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah, penerapan Hukum Pernikahan Siri Pasca putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sifatnya khusus dalam menghukumi kasus ini
(Pernikahan siri Machica Mochtar dan Moerdiono) yang menyebabkan kerugian
konstitusional pada pihak penggugat Macicha Muhtar dan anaknya.